Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya.

Masalah ini berkisar pada penyusunan sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation building, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktaktur perorangan, partai ataupun militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode yaitu:

1. Periode 1945-1959, masa demokrasi perlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kele-mahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk mendominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek yang menyimpang dan lebih menampilkan bebarapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik, samakin meluas. 

3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Ore Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem  presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 194 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untak meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokasi pada masa ini, nama Panasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

4. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat maka praktek demokrasi tatkala Pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah bagian kekuasaan antara presiden dan partai. Dengan kata lain model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare state).

Ridwan

Hanya seorang mahasiswa yang menyukai dunia pengetahuan, pendidikan dan desain grafis. Terimakasih atas kunjungannya, jangan lupa share ya.

Share this post